aspirasi lain tentang RUU APP
Monday, March 27th, 2006++ berikut dari salah satu teman.. yg punya pemikiran berbeda ma gw..
ada yg setoedjoe ato nolak ma pemahaman die?.. ++
RANCANGAN Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
(RUU APP) telah memancing kontroversi yang kian meluas
dan memanas. Topik ini menjadi bahan perbincangan
bahkan menjurus ke perseteruan sengit di program
diskusi live di televisi maupun di bawah temaram lampu
senthir angkringan.
Secara pribadi penulis menolak tegas RUU APP ini
karena perundangan ini akan merampas kebebasan
individu, utamanya kaum perempuan. Masalah seksualitas
adalah urusan yang amat personal, sehingga tidaklah
bijak dan sehat bila States dan pemuka agama atau
masyarakat terlalu jauh campur tangan. Seperti syair
profetis yang dinyanyikan oleh Bung Iwan Fals dalam
lagu Manusia Setengah Dewa: ”Masalah moral, masalah
akhlak biar kami cari sendiri/ urus saja moralmu urus
saja akhlakmu/ peraturan yang sehat yang kami mau….”
Budaya ‘asli’ Indonesia telah melihat perempuan
sebagai shakti yakni sumber energi feminin yang
inklusif, merangkul semua
elemen bangsa, putra-putri
Ibu Pertiwi. Sehingga tak diperlukan perundangan impor
untuk membungkus tubuh perempuan secara ketat dan
menyesakkan. Menyadur kata-kata Shakespeare:
”Kebesaran sebuah bangsa, peradaban berbanding lurus
dengan tingkat apresiasi, penghargaan pada kaum
perempuan!”
Negara beserta seluruh aparaturnya, termasuk tokoh
masyarakat dan agama merupakan pengabdi dan pelayan
masyarakat-umat a leader is a server. Tugasnya apa?
Yaitu memfasilitasi setiap orang mencecap
kesejahteraan baik lahir maupun batin. Sungguh ironis
jika rakyat dipaksa secara systemic-structural
mengikat pinggang lebih kencang sedangkan para wakil
rakyat menuntut kenaikan gaji. Apakah masih layak
menyandang gelar ‘wakil’? Sebuah strategi politik
tingkat tinggi, namun jelas tidak berlandaskan nurani.
Lebih lanjut, kemudian secara ‘cerdas’ perhatian
masyarakat dialihkan ke masalah yang sensitif (baca:
seks) lewat RUU APP ini,
padahal ada problem
kebangsaan yang lebih urgen untuk dituntaskan jika
tidak ingin bangsa ini tergadaikan. Misalnya karena
konspirasi segelintir elite politik dan para kapitalis
(baca: cu-kong berduit) untuk terus mengeksploitir
kekayaan alam di perut Bumi Papua, Cepu dan
Bojonegoro. Juga jangan lupa pada kasus korupsi
‘berjamaah’ BLBI yang meraibkan uang negara triliunan
rupiah. Serta awan mendung yang menutupi dunia
pendidikan nasional karena anggaran hanya 7 persen
dari total APBN.
Segenap civil society, elemen masyarakat utamanya kaum
akademisi perlu secara berani dan kritis menyikapi
situasi ekonomi-politik nasional ini. Dengan berbekal
empati dan budi yang bening maka kita bisa melihat
motivasi kunci di balik skenario ‘dagelan’ RUU APP
ini. Yakni keserakahan segelintir orang pada fulus,
pangkat dan gengsi. Ini berarti mereka mengkhianati
cita-cita luhur para pejuang dan founding fathers yang
termaktub dalam
Pembukaan UUD 1945.
